KARAWANG- Ketua Komisi lll DPRD Karawang, Endang Sodikin dari Fraksi partai Gerindra sampaikan rasa kecewa kepada pejabat Pertamina, terkait kebocoran kembali pipa minyak.
Menurutnya, pejabat Pertamina yang memiliki tugas mengelola PHE ONWJ yang sampai hari ini penanganannya masih lambat, pasca kebocoran pipa Pertamina ketiga di Kabupaten Karawang ini, sehingga menyebabkan dampak sampai di desa pusaka jaya utara, Kecamatan Cilebar, bahkan sampai di wilayah Ciparage, Kecamatan Tempuran, pokoknya wilayah-wilayah yang lain meliputi 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.
“Keprihatinan kepada segenap masyarakat, juga para nelayan di pesisir pantai utara Kabupaten Karawang, yang tidak henti-hentinya nasib saudara kita ini dipertaruhkan kehidupan dan penghasilannya, yang mengakibatkan berkurang penghasilan sehari-harinya atas kejadian ini,” ujarnya.
Lanjutnya, Pusaka Jaya Utara dan Selatan contohnya, akibat dari kekecewaannya karena penghasilan tangkapan ikannya berkurang, para nelayan sampai menimbang hasil temuan tumpahan minyak mentah yang ditemukan hingha puluhan kilo.
“Mungkin untuk menunjukan dan agar dapat diketahui betapa banyaknya tumpahan minyak mentah tersebut yang ditemukan,” ujarnya.
Endang Sodikin juga menambahkan beberapa point pesan, yaitu pertama, sekali lagi saya sampaikan kepada pihak Pertamina PHE ONWJ, agar segera untuk melakukan dan meningkatkan pembersihan, bahkan bila perlu ditambahkan personil yang bermitra dengan Pertamina untuk turun ke 9 Kecamatan terdampak di Karawang.
“Kedua, meminta pihak Pertamina mendata kembali masyarakat yang dirugikan atas kebocoran pipa pertamina yang ketiga ini, baik dari kalangan nelayan, bakul, tambak, dan lainnya yang benar-benar terdampak, agar tidak ada 1 orangpun yang merasa dirugikan,” paparnya.
Dan terakhir pada point ketiga, yaitu apabila terjadi ke 4 kalinya kebocoran pipa ini, kami atas nama masyarakat Kabupaten Karawang.
“Aspirasi kepada Bapak Presiden, dan Menteri BUMN agar Pejabat yang berwenang menangani secara permasalahan ini agar segera dicopot dari jabatannya, karena terlalu banyak masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya.(dmr)
