KARAWANG-Komisi III DPRD Kabupaten Karawang melalukan rapat evaluasi serapan anggaran triwulan satu dan dua bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), Rabu (28/7/2021) di Gedung DPRD Karawang.
Mengingat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat IV yang diterapkan di Karawang, rapat digelar secara virtual. Hanya pimpinan Komisi III yang hadir secara langsung, sedangkan peserta rapat lainnya mengikuti melalui zoom rapat.
Serapan anggaran PUPR dari Rp654 miliar, hingga 27 Juli 2021 baru terealisasi Rp214 miliar atau 32 persen Namun yang sudah dicairkan baru Rp35 miliar, sisa Rp179 miliar masih dalam proses SP2D memang terkendala karena banyak OPD Lintas Sektor terpapar sehingga banyak WFH.
Sedangkan serapan anggaran di PRKP, dari Rp183.426 miliar, terealisasi Rp56 miliar atau 30 persen. Yang sudah cair sekira Rp10 miliar, sedang sisanya dalam proses.
Proses serapan anggaran tahun ini sangat tepat dikunjungi oleh tingginya angka kasus positif Covid-19 para prjabat OPD, termasuk di BPKAD. Sehingga banyak mengajukan pengajuan yang masih dalam proses, kami paham karena memang kondisi Covid19 kita dalam kondisi Perihatin
Ketua Komisi III DPRD Karawang, H. Endang Sodikin mengatakan, ingin mengetahui kaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur di setiap triwulan. Sehingga pelaksanaan evaluasi serapan anggaran dari Dinas PUPR dan PRKP disituasi sulit ini bisa saja anggaran anggaran awal ini sampai September 2021 50% jika kita tidak maksimal mengendalikan covid19 dengan ikhtiar Vaksin sehingga membangun Herd Immunity buat masyarakat kita .
“Secara prinsip hasilnya kami menganggap standar, meskipun kita pesimis di pendapatan meski pun idealnya per triwulan mencapai target 25 persen. Ditengah pandemi Covid-19 ini yang mencapai 30 persen kami anggap cukup,” ujarnya usai rapat.
Selain itu, lanjut Kang HES sapaan akrab H. Endang Sodikin, lihat juga tidak ada masalah teknis pelaksanaan pembangunan dalam infrastruktur di lapangan hanya masalah teknisnya karena banyak ASN yang terpapar saja, sehingga Dinas terkait terkait untuk WFH,
“Kami ingin menggambarkan kepada masyarakat, bahwa pengajuan hasil dari musrembang dan reses DPRD, sementara ini dalam kondisi standar meskipun kami menunggu info dari TAPD berapa sisa BTT sampai dengan Juli 2021, dalam kondisi ini kita harus beradaptasi dengan keadaan meskipun program yang sudah diajukan di musrenbang dan Reses tidak sesuai dengan harapan karena pandemi,” ucapnya.
Masih kata Kang HES, rapat ini juga membahas keluhan masyarakat di tengah pandemi. Salah satunya kebutuhan rumah layak huni (rulahu).
“Beberapa rumah masyarakat ada yang rumahnya roboh pada 2021 ini, kasian mereka yang tidak punya tempat tinggal. Maka kami coba sampaikan ini kepada PRKP untuk bersama mencari solusi,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap setelah PPKM semua aktivitas DPRD dan OPD bisa selesai kembali normal.(dmr)
