KARAWANG– Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Didin Sirojudin, memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 untuk menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam keterangannya, Didin mengungkapkan bahwa sistem pendidikan Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, salah satunya terkait rendahnya kesejahteraan guru honorer.
“Masih banyak guru honorer yang hanya menerima gaji antara Rp80 ribu sampai Rp200 ribu per bulan. Ini jelas tidak layak untuk profesi sebesar dan sepenting guru,” tegasnya, Jumat (2/5/2025).
Tak hanya itu, ia juga menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah pelosok. Menurutnya, masih banyak sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana yang memadai. Bahkan, tak sedikit siswa terpaksa belajar di ruang kelas yang rusak dan rawan ambruk.
“Banyak anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah hanya karena alasan biaya. Artinya, masih ada kesenjangan nyata dalam sistem pendidikan kita,” ungkap Didin.
Politikus dari Fraksi [sebutkan fraksi jika ada] itu menegaskan bahwa kondisi tersebut tak bisa terus dibiarkan dan harus menjadi perhatian bersama semua pihak.
“Ini tugas bersama. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam membenahi sektor pendidikan, karena ini menyangkut masa depan bangsa,” ujarnya.
Didin menilai, Hardiknas harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pendidikan, bukan hanya sekadar perayaan seremonial tahunan.
Ia mendorong agar setiap tingkatan pemerintahan melakukan langkah konkret dalam mempercepat perbaikan pendidikan, agar seluruh anak bangsa mendapat hak pendidikan yang berkualitas dan merata.
“Hardiknas bukan sekadar seremonial. Ini harus jadi momen refleksi dan aksi nyata untuk memperbaiki pendidikan kita,” pungkasnya.(red)
