KARAWANG– Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menanggapi kebijakan kontroversial terkait siswa yang dimasukkan ke barak militer sebagai upaya pendisiplinan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah baik, yaitu untuk membentuk kedisiplinan dan mencegah aksi tawuran pelajar, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
“Semangatnya baik, tujuannya juga baik, untuk mendisiplinkan anak-anak sekolah agar tidak tawuran dan sebagainya. Tapi niat baik juga harus dibarengi dengan tata cara yang baik,” ujar Saan Mustopa saat peletakan batu pertama kantor DPD NasDem Karawang, Senin(05/05/2025).
Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut harus memperhatikan aspek hak asasi manusia serta tidak menimbulkan kontra produktivitas di masyarakat.
“Jangan sampai nanti ada yang menilai bahwa ini melanggar HAM. Maka dari itu, niat baik Gubernur harus diikuti langkah-langkah yang sesuai aturan,” tambahnya.
Saan juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, keluarga siswa, dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa siswa tidak boleh dipaksa masuk ke barak, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama antara anak dan keluarganya.
“Kalau keluarganya sepakat dan ada kesadaran bersama, insya Allah tidak akan ada masalah. Tapi jangan dipaksakan,” jelas Wakil Ketua DPP Partai NasDem ini.
Terkait polemik ini, DPR RI melalui komisi terkait juga berencana membahas lebih lanjut kebijakan tersebut. “Komisi II DPR RI pernah mengundang pihak-pihak terkait dan nanti akan dilihat perkembangannya,” pungkasnya.(red)
