KARAWANG- Karawang Budgeting Control (KBC) melalui Direktur Eksekutifnya, Ricky Mulyana, menyoroti pernyataan Bupati Karawang Aep Saepulloh yang dianggap bernada arogan dan diktator terkait polemik pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah di wilayah Karawang.
Dalam pernyataannya yang dikutip sejumlah media, Bupati Aep menyatakan dengan tegas: “Saya tidak segan mencopot kepala sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran. Ini bentuk komitmen kami dalam menciptakan iklim pendidikan yang bersih dan berpihak pada masyarakat.”
Ricky menilai, pernyataan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat. “Yang jadi pertanyaan, apakah benar ada aturan atau dasar hukum yang eksplisit melarang guru atau kepala sekolah dalam konteks LKS ini? Jangan sampai permasalahan yang muncul justru akibat dari kebijakan yang tidak konsisten atau bahkan pelanggaran terhadap janji politik bupati sendiri,” ujar Ricky.
KBC mengingatkan bahwa dalam setiap kampanye politiknya, Bupati Aep Saepulloh secara terbuka menjanjikan program penghapusan pembelian LKS. “Dalam berbagai panggung kampanye, bahkan sampai dikutip media mainstream, beliau menjanjikan bahwa LKS akan digratiskan. Tapi ironisnya, hari ini yang disalahkan justru para guru. Padahal akar masalahnya adalah wanprestasi pemerintah daerah dalam memenuhi janji tersebut,” tambah Ricky.
Menurut KBC, polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi Bupati Aep untuk membuktikan komitmen politiknya dengan merealisasikan janji pengadaan LKS secara gratis oleh pemerintah daerah. Hal itu tidak hanya akan menghapus praktik jual-beli LKS di sekolah, tetapi juga menegaskan keberpihakan pemerintah kepada dunia pendidikan dan masyarakat.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan retorika keras atau ancaman pencopotan, tetapi kebijakan solutif. Pemda harusnya hadir menyediakan LKS secara terpusat sebagai bagian dari program prioritas pendidikan. Itu solusi konkret. Bukan malah menciptakan ketakutan,” ujar Ricky.
KBC menyarankan Bupati Aep untuk menampilkan kepemimpinan yang lebih egaliter, mendengar suara rakyat dan memprioritaskan gagasan ketimbang pendekatan koersif.
“Pendidikan tidak bisa diurus dengan sikap otoriter. Ia harus diurus dengan dialog, empati, dan kepastian kebijakan. Kami di KBC menginginkan Karawang punya pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan memenuhi janjinya,” pungkas Ricky.(red)
