JAKARTA– BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kecurangan (fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menjaga integritas pelayanan kesehatan serta keberlanjutan pembiayaan program.
Penguatan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, hingga kolaborasi lintas sektor. Upaya ini menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem anti-kecurangan JKN yang lebih kuat dan adaptif.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan berbagai langkah pengendalian fraud telah dijalankan secara berkesinambungan. Hal itu disampaikan dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga cabang. Penguatan juga dilakukan melalui penetapan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, pengembangan sistem pelaporan, serta penyusunan modul anti-fraud bagi verifikator bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pujo menegaskan, praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak terhadap kerugian finansial, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu pelayanan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
Tantangan pengawasan semakin besar seiring luasnya cakupan Program JKN. Per 1 November 2026, JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen dari total penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan tersebut membutuhkan pengelolaan yang semakin kompleks, mulai dari pembiayaan, pengelolaan data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan. Karena itu, penguatan anti-kecurangan JKN dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan program.
Ke depan, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan berbasis volume atau volume-based menuju pelayanan berbasis nilai dan mutu atau value-based healthcare.
Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan biaya sekaligus mendorong pelayanan yang berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien.
Untuk memperluas kolaborasi dalam pencegahan fraud, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini memiliki tiga peran strategis, yakni sebagai forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan regulasi penanganan fraud, sehingga aturan yang saat ini berada pada tingkat peraturan menteri dapat ditingkatkan dengan landasan hukum yang lebih kuat.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menambahkan bahwa upaya pencegahan kecurangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak
Sinergi antara regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk membangun sistem pencegahan yang kokoh serta mampu merespons perkembangan modus kecurangan.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya penguatan budaya integritas, forum INAHAFF 2026 juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh inspiratif, tim pencegahan kecurangan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta pemerintah daerah terbaik.
Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, dan menutup celah kecurangan demi menjaga mutu pelayanan serta keberlanjutan Program JKN. (*)






