KARAWANG- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang menargetkan nilai investasi langsung tahun 2022 mencapai Rp.29 Triliun. DPMPTSP optimis capaian target investasi dapat tercapai.
“Bukan nilai yang sedikit, namun, melihat Kabupaten Karawang sendiri memiliki banyak potensi yang menggiurkan bagi investor, insyaallah target tersebut dapat kita capai,” ujar Eka Sanatha selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang saat diwawancarai awak media diruangannya, Kamis (17/03/2022).
Dikatakan Eka, pencapaian realisasi investasi Kabupaten Karawang di tahun 2021, mencapai Rp. 26,6 Triliun.
“Dalam capaian realisasi investasi tahun 2021, Kabupaten Karawang mencapai angka Rp. 26,6 Triliun atau terealisasi lebih 11,65 Persen dari target Rp. 23,85 Triliun,” Ujarnya
Pada rinciannya, Ia mengatakan, dari realisasi capaian Rp. 26,6 Triliun, sebesar Rp. 18,62 Triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp. 8 Triliun berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
“Itu peningkatan, pada tahun 2019, capaian realisasi investasi Karawang sebesar Rp. 24,3 Triliun atau lebih tinggi 8,78 Persen. Namun, karena dampak pandemi covid-19, di tahun 2020 realisasi investasi Karawang sebesar Rp. 16,7 Triliun,” ucapnya
Ia juga mengatakan, dengan capaian tersebut, Kabupaten Karawang menduduki urutan ke-5 se-Indonesia dan untuk di Jawa Barat sendiri menduduki urutan ke-2, setelah Kabupaten Bekasi dalam pencapaian realisasi investasinya.
“Ya alhamdulillah, beberapa waktu lalu, Ibu Bupati Karawang bersama 9 Kepala Daerah lainnya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Investasi, karena melampaui target,” paparnya.
Tambahnya, investasi di Karawang didominasi oleh sektor manufaktur yang berlokasi di kawasan industri. Salah satu yang tengah dibangun yakni pabrik multinasional seperti perusahaan baterai mobil listrik PT HKML Battery Indonesia di Kompleks Karawang New Industrial City (KNIC) dengan investasi US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp15,9 triliun (kurs Rp14.500).
Meningkatnya investasi itu, diakuinya merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
“Salah satu upayanya yakni peningkatan pelayanan publik dengan mempermudah investor dalam setiap pembuatan dokumen dan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” pungkasnya.(dmr)
