KARAWANG – Kebijakan Work From Home (WFH) mulai dilirik sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi kinerja sekaligus menekan anggaran operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Zuhri, yang menilai penerapan WFH membawa sejumlah keuntungan signifikan, Jumat (3/4/2026)
Menurut Saepudin, sistem kerja dari rumah berpotensi menghemat hingga 20 persen anggaran belanja operasional daerah. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan listrik, air, biaya pemeliharaan kantor, hingga alat tulis kantor yang kini dapat dialihkan ke sistem digital.
“Dengan jumlah ASN dan anggota DPRD yang cukup besar, WFH bisa memangkas biaya transportasi dan penggunaan fasilitas kantor secara drastis,” ujarnya.
Selain efisiensi anggaran, WFH juga dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Berkurangnya mobilitas harian anggota dewan dan staf dinilai dapat membantu menjaga stabilitas pasokan energi, terutama di tengah ketidakpastian global.
Tak hanya itu, Saepudin menyebut fleksibilitas kerja yang ditawarkan WFH memungkinkan anggota DPRD dan staf mengatur waktu kerja lebih optimal. Kondisi ini dinilai dapat menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sekaligus meningkatkan fokus dalam menjalankan tugas.
Di sisi lain, penerapan WFH turut mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Koordinasi internal hingga pelayanan kepada masyarakat kini dapat dilakukan melalui teknologi, seperti rapat virtual menggunakan platform Zoom Meeting.
“Ini menjadi momentum untuk modernisasi sistem kerja pemerintahan yang lebih adaptif dan efisien,” katanya.
Dari aspek lingkungan, kebijakan WFH juga membawa dampak positif. Berkurangnya aktivitas perjalanan menggunakan kendaraan bermotor dapat menekan emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi udara, serta membantu mengurai kemacetan di wilayah perkotaan.
Lebih jauh, Saepudin menambahkan bahwa dukungan teknologi juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara anggota DPRD dengan masyarakat di daerah pemilihan (dapil). Interaksi dapat dilakukan tanpa harus selalu bertatap muka di kantor, sehingga meningkatkan responsivitas terhadap aspirasi warga.
“Dengan sistem ini, komunikasi dengan masyarakat justru bisa lebih fleksibel dan cepat,” tandasnya.
Ia pun berharap penerapan WFH dapat dioptimalkan dengan pengawasan dan sistem kerja yang terukur, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas.
