KARAWANG– Perum BULOG bergerak cepat menertibkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul dugaan penyalahgunaan komoditas tersebut oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Sebagai langkah konkret, BULOG membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pembentukan satgas ini bertujuan memperketat pengawasan dan memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP, sekaligus memperkuat tata kelola penyaluran agar lebih transparan, akuntabel, dan meminimalkan potensi penyimpangan.
Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Karawang, Rafki Ismael, menegaskan, penguatan pengawasan merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pelaksanaan program SPHP sekaligus memastikan seluruh mitra penyalur menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.
“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran,” katanya, Jumat (30/10).
“Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” tegas Rafki.
Di wilayah kerjanya, BULOG Cabang Karawang juga secara masif melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran beras SPHP yang mencakup Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
“Kami secara masif melaksanakan pengawasan penyaluran SPHP di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi,” ungkapnya.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi jalur penyaluran, kepatuhan mitra, maupun harga jual kepada masyarakat.
Rafki menegaskan, jajaran BULOG Karawang terus didorong memperketat pemantauan di lapangan agar program SPHP benar-benar terlaksana secara tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penguatan pengawasan tersebut juga menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.
BULOG menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, serta larangan penyalahgunaan komoditas yang merupakan bagian dari program pemerintah.
Melalui pengawasan intensif dan evaluasi secara berjenjang, BULOG berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.
Di sisi lain, penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
“Kami berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat,” pungkas Rafki. (*)
