KARAWANG- Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki target besar menjadikan wilayahnya sebagai kawasan industri untuk bertransformasi menjadi kota industri.
Mendukung rencana itu, Pemkab Karawang menyiapkan berbagai kemudahan perizinan dan pengembangan infrastruktur pendukung yang terintegrasi.
“Kami berupaya menjadikan Karawang ini bukan lagi sekadar Kawasan Industri akan tetapi Kota Industri. Jadi antara Kawasan Industri dengan fasilitas pendukung lainnya seperti untuk hunian dan Kawasan bisnis terintegrasi,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Eka Sanatha dalam FGD Menakar Prospek Properti Karawang Seiring Meningkatnya Realisasi Investasi di Kawasan Industri Terbesar di Asia Tenggara di Resinda Hotel, Karawang (3/8/2022).
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Karawang mengajak pengembang properti berkolaborasi membangun daerah tersebut menjadi kawasan bisnis dan komersial layak huni.
Apalagi sektor properti di wilayah Karawang sangat prospektif dan memiliki daya tarik investasi yang kuat.
Terlebih Karawang ditopang oleh fasilitas serta infrastruktur kelas dunia yang membuat semakin mudah akses dari dan menuju ke Karawang.
”Konektivitasnya dari dan menuju Karawang didukung akses tol Jakarta-Cikampek, Jakarta-Cikampek-Elevated (MBZ), Jalan Tol Jakarta-Cikampek II, dan Jalan Tol Lingkar Luar II Sentul-Karawang Barat yang progress pembangunannya terus berjalan,” jelasnya.
Selain itu, Karawang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Patimban dengan jarak masing-masing 70 kilometer. Akses ke Bandara Soekarno-Hatta berjarak 90 kilometer dan Bandara Kertajati 122 kilometer.
Akses transportasi lain yaitu rel kereta yakni Stasiun Karawang, Stasiun Cikampek, dan Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Keunikan lainnya dari Karawang, kata Eka, yaitu adanya transportasi massal peninggalan Belanda yang menghubungkan antar Kecamatan di Karawang ke Rengas Dengklok–Rawa Merta–Cikampek–Cilamaya.
Eka menegaskan bahwa Kabupaten Karawang sangat prospektif untuk kawasan bisnis dan komersial.
Atas dasar itu, pihaknya mengundang lebih banyak pengembang properti untuk berkolaborasi membangun Karawang yang lebih modern dan lebih layak huni.
“APBD kita jujur saja hanya Rp 4,8 triliun. Kecil dibandingkan investasi yang masuk ke Karawang. Maka tidak mungkin kami membangun sendiri. Harus sama-sama dengan sektor swasta,” tuturnya.
Sejauh ini Pemkab Karawang sudah menjalankan pola kolaborasi dengan beberapa perusahaan pengembang properti besar seperti PT Summarecon Agung Tbk dan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).
APLN misalnya telah menyediakan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk salah satu propertinya di Karawang. Lahan tersebut kemudian digunakan untuk membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
“Nah itu kita belum bisa siapkan (lahannya) tapi pengembangnya yang membantu sediakan duluan. Seperti itulah yang memang kita butuhkan,” tandas Eka.(kna)
